Seleksi CPNS Harus Transparan, Akuntabel, dan Kedepankan ‘Merit System’

26-08-2024 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II ke Pontianak, Kalimantan Barat (23/8/2024). Foto : Hira/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menyediakan formasi CPNS Tahun 2024 sebanyak 250.407 bagi 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Pemerintah akan membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 mulai Selasa (20/8) pukul 17.08 WIB.  Pembukaan pendaftaran akan dilakukan sampai dengan 06 September 2024.

 

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa berharap penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun ini bisa transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan ke semua pihak dengan tetap mengedepankan prinsip merit system.

 

“Jadi kita ingin sampaikan sehingga dari proses seleksi calon CPNS ini benar-benar berjalan dengan baik.  Jadi transparansi itu penting,“ ujar Saan Mustopa kepada Parlementaria di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II ke Pontianak, Kalimantan Barat (23/8/2024).

 

Ia pun menyoroti kebocoran data yang terjadi pada BKN belum lama ini. Dirinya berharap BKN maupun lembaga lainnya yang terkait dapat terus memperbaiki sistem terutama keamanan terkait dengan data yang ada. “Tapi itu sekali lagi mudah-mudahan tidak mengganggu dalam persiapan dalam rangka rekrutmen CPNS,” tutupnya. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...
Dibahas dalam UU Omnibus Law Politik, Komisi II: Putusan MK Babak Baru Demokrasi Konstitusi
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan syarat...